Select Page

Pemerintah Akan Tindak Tegas Bagi Perusahaan yang Merusak Lingkungan Hidup dan Kehutan

Pemerintah Akan Tindak Tegas Bagi Perusahaan yang Merusak Lingkungan Hidup dan Kehutan

W I | Jakarta, – Kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan yang dilakukan oleh korporasi secara tersistematis tidak hanya menghancurkan ekosistem, mengganggu kesehatan masyarakat, menimbulkan kerugian negara, namun juga menurunkan kewibawaan negara.

Seperti dikutip dari ppid.melhk.go.id Indonesia telah merasakan bagaimana dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mengganggu kesehatan, kegiatan pendidikan dan perekonomian, serta adanya protes dari negara tetangga akibat pencemaran asap lintas batas beberapa tahun lalu.

“Pemerintah sangat serius.”, ujar Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani kepada media di Jakarta (8/10).

Dirinya melanjutkan bahwa keseriusan pemerintah dapat dilihat dari konsistensi dan ketegasan KLHK dalam menindak pelaku kejahatan lingkungan secara intensif dalam tiga tahun terakhir dimana 518 korporasi telah dikenakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah, pembekuan dan pencabutan izin, 519 kasus pidana diproses dan dibawa ke pengadilan, serta 18 perusahaan digugat perdata.

Saat ini Pemerintah telah berhasil memenangkan gugatan ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrach van gewijsde) sebesar Rp. 17,9 trilyun.

Sedangkan untuk kasus karhutla, 171 korporasi dikenakan sanksi administratif, sebelas korporasi di gugat secara perdata lima diantaranya sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrach van gewijsde) dengan nilai pertanggung jawaban korporasi senilai Rp 1,4 Trilyun, dan dua belas kasus diproses pidana oleh penyidik KLHK. Dalam penegakan hukum karhutla juga telah diterapkan prinsip pertanggung jawaban mutlak (strict liability). Atas keseriusan pemerintah dalam penegakan hukum bersama-sama masyarakat tiga tahun terakhir sejak 2015, penurunan titik panas (hotspot) secara signifikan mencapai 95 persen berdasarkan satelit NOAA dibandingkan kejadian karhutla pada 2015.

“Gugatan ini merupakan ancaman sangat serius bagi penegakan hukum LHK karena keberhasilan penegakan hukum karhutla tidak terlepas dari dukungan ilmiah para ahli dan akademisi.”, ungkap Rasio Sani.

Dalam menghadapi kasus karhutla, pembuktian di pengadilan membutuhkan bukti-bukti ilmiah. Sehingga peran ahli sangat penting agar majelis hakim dapat memahami bagaimana kejadian dan dampak karhutla terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

“Kami akan terus bersama dengan Prof. Bambang Hero serta para ahli yang lain dalam menghadapi pembalasan yang dilakukan oleh Korporasi Pelaku Kejahatan, khususnya Karhutla”, tegas Rasio Sani.

Kejahatan karhutla merupakan kejahatan luar biasa dan sistematis yang berdampak luas terhadap kemanusiaan. Pelaku karhutla juga diindikasikan menikmati hasil keuntungan atas tindak kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan yang dilakukan. Untuk itu, perlu dilakukan penegakan hukum secara tegas terhadap kejahatan tersebut, agar ada efek jera. (Red)

About The Author

Red