Select Page

Aduwina: Pemekaran Daerah Merupakan Hak Konstitusi

Aduwina: Pemekaran Daerah Merupakan Hak Konstitusi

WahanaIndonesia.com | Banda Aceh – Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengatur secara jelas tentang mekanisme Pengajuan Pemekaran Daerah, bahkan UU tersebut secara tegas memerintahkan Presiden RI untuk menetapkan dua Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penataan Daerah (DETADA) dan RPP tentang Desain Besar Penataan Daerah (DESERTADA). Kedua RPP ini merupakan landasan dasar untuk melahirkan Daerah Otonomi Baru.

Kooodinator Sumatra FORKONAS PPDOB Seluruh Indonesia, Aduwina Pakeh menjelaskan: Kita masyarakat sadar hukum, memahami bahwa Indonesia ini Negara Hukum, maka kita berjuang untuk pemekaran daerah sesuai dengan Konstitusi, jadi jika ada yang mengatakan bahwa Pemekaran daerah semata-mata untuk kepentingan elit dan segelintir orang, maka orang tersebut harus baca dan pahami isi UU 23 2014.

“Permintaan pemekaran dan pembentukan CDOB adalah hak rakyat yang diatur dalam undang-undang, yang tidak boleh dihambat oleh DPR maupun pemerintah, bahkan oleh Presiden sekalipun. Upaya menghambat seperti yang terjadi saat ini, lanjutnya, merupakan pengingkaran terhadap konstitusi, serta undang-undang, bahkan bisa dianggap makar terhadap konstitusi. Lanjutnya

Perjuangan teman-teman pejuang CDOB seluruh Indonesia untuk melakukan pemekaran itu sudah sangat lama, berpuluh-puluh tahun berjuang bukan dimulai kemarin sore. Jadi tidak benar jika ada yang menganggap bahwa isu pemekaran sengaja di hembus menjelang tahun politik 2019.

“Contoh CDOB Kab. Aceh Raya, mereka sudah berjuang untuk menuntut pemekaran dari Kabupaten Aceh Besar itu sudah semenjak Tahun 1999 lalu. Bayangkan mereka konsisten dengan perjuangannya hingga hari ini tanpa mengenal lelah, jangan karena ketidaktahuan kita dapat menyinggung perasaan para tokoh disana yang berjuang secara ikhlas” Kata Aduwina.

“Penting untuk kita pahami bersama bahwa pembentukan DOB dalam rangka mengatasi terisolasi, kesenjangan pemerataan pembangunan dan akses ekonomi, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek rentang kendali antara pemerintah dengan masyarakat” terang Dosen Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Teuku Umar tersebut.

Dijelaskan, alasan pemerintah menunda pemekaran terkait DOB yang sudah dibentuk, banyak yang gagal dan tidak mandiri, serta pemerintah tidak memiliki dana untuk membiayai CDOB adalah alasan yang dibuat-buat dan sulit diterima akal sehat. Sebab, banyak wilayah yang dimekarkan sudah sangat maju dan tidak ada DOB yang ditutup karena tidak mampu bertahan.

“Tunjukkan kepada kami mana DOB yang sudah bubar, karena ketidakmampuan mereka mengatur dan menyelenggarakan kepemerintahannya” tantang Aduwina

Terakhir, pemerintah dan DPR diminta tidak menganggap rakyat yang ingin daerahnya dimekarkan sebagai orang bodoh. Sebab, pada lebih 300 CDOB, terdapat sekitar 40 juta penduduk yang bisa hilang kepercayaannya kepada pemerintah dan DPR ketika rasa cinta dan bangga kepada NKRI hilang. Tutup Aduwina. (TRDC)

About The Author