Select Page

Panitia Pemekaran CDOB Kabupaten Aceh Malaka, Siap Sambut Komisi I DPR Aceh di Aceh Malaka

Panitia Pemekaran CDOB Kabupaten Aceh Malaka, Siap Sambut Komisi I DPR Aceh di Aceh Malaka

W I | Krueng Geukuh. – Setelah pihak DPR Aceh memberi lampu hijau, lahirnya rekomendasi terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Aceh Malaka. Hal ini pasca audiensi Tim Panitia Pembentukan DOB Kabupaten Aceh Malaka dengan komisi I DPRA di Banda Aceh, Selasa (13/11/18) lalu.

Kini Tim Panitia Pembentukan DOB Kabupaten Aceh Malaka sesuai dengan arahan Ketua Komisi I Teungku Azhari Cage dan anggota Komisi I, bahwa dua minggu setelah pertemuan itu akan segera mengunjungi dan turun ke lapangan melihat dan mendengar langsung aspirasi masyarakat di 6 Kecamatan yang masuk ke wilayah CDOB Kabupaten Aceh Malaka.

Ketua komisi I DPRA, Teungku Azhari Cage (Politisi Partai Aceh) menjelaskan rencana pembentukan daerah otonomi baru mendapatkan dukungan penuh dari pihaknya. Ia berharap perjuangan Tim Panitia Pembentukan DOB Kabupaten Aceh Malaka itu berhasil.

Untuk pembentukan Daerah Otonomi Baru, dukungan dari Bupati, DPRK (Kabupaten induk), DPRA dan Gubernur, itu sangat penting, sesuai UU no. 32 tahun 2004 dan diperjelas dengan PP no. 78 tahun 2007.

Secara terpisah Juru biraca CDOB Aceh Malaka, Tajuddin,S. Sos, mengajak seluruh komponen masyarakat, tokoh masyarakat, dan organisasi sayap pendukung untuk mempersiapkan diri menyambut Tim Komisi I DPR Aceh yang akan datang pada minggu kedua bulan Desember 2018 ini.

“Iya sehubungan dengan hasil audiensi kita dengan DPRA (Komisi I) terkait akan mengunjungi CDOB Kabupaten Aceh Malaka, mari kita perkuat kekompakan, kerja lebih keras sehingga kunjungan tersebut berlangsung sukses. Dan bagi segenap sayap organisasi (underbow) CDOB Kabupaten Aceh Malaka, seperti IMAM, ISPAM, FP-PAM, APAM, dan Asosiasi Geuchik Pemekaran Aceh Malaka (ASOGEPAM) ayo kita tingkatkan kerja keras ini, perjuangan ini masih panjang.” Ungkap Taju Banba, sapaan akrabnnya.

Pembentukan DOB pada hakikatnya tidak terlalu sulit secara politis, namun, kenyataannya banyak sekali daerah yang ingin berkembang dan tumbuh mandiri dari kabupaten induk, tapi masih menunggu kran dari pemerintah pusat bagi terbentuknya daerah otonomi baru, tidak ada larangan bagi daerah dan hak konstitusional warga masyrakat di daerah otonomi baru untuk mementukan nasibnya sendiri untuk menyiapkan diri menjadi daerah otonomi baru. Tentu saja sikap Presiden, Mendagri dan unsur pemerintah pusat untuk menyetujui atau tidak akan dilihat dari kesiapan dan kemampuan sendiri untuk membangun dan menyejahterkan masyarakatnya kelak.

“Mari bersatu bergandengan tangan memperjuangkan terwujudnya Kabupaten Aceh Malaka dan kita sambut kedatangan rombongan tim Komisi I DPRA yang akan meninjau kita pada Desember nanti.” Tutup Tajuddin, S.Sos.
(Tj)

About The Author