Select Page

Kurangnya Mitigasi Pemkab Aceh Utara Terhadap Bencana

Kurangnya Mitigasi Pemkab Aceh Utara Terhadap Bencana

WI | Aceh Utara. – ​Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana itu merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Rangkaian kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana jika digambarkan menjadi empat tahap yaitu pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan.

Tahapan penanggulangan bencana yang telah tergambarkan tersebut sebaiknya tidak dipahami sebagai suatu pembagian tahapan yang tegas, dimana kegiatan pada tahap tertentu akan berakhir pada saat tahapan berikutnya dimulai. Akan tetapi harus dipahami bahwa setiap waktu semua tahapan dilaksanakan secara bersama-sama dengan porsi kegiatan yang berbeda. Misalnya pada tahap pemulihan, kegiatan utamanya adalah pemulihan tetapi kegiatan pencegahan dan mitigasi juga sudah dimulai untuk mengantisipasi bencana yang akan datang.

​Kesan yang terjadi saat ini adalah menunggu adanya banjir baru bergerak, seperti pernyataan Kepala Pelaksana (BPBD) Aceh Utara Bapak Munawar melalui harian Serambi Indonesia (14/10/18) bahwa” telah menyiagakan tim reaksi cepat (TRC) untuk menghadapi musibah bencana banjir yang rawan terjadi dalam musim hujan”. Berarti pemerintah Aceh Utara masih menerapkan paradigma lama dalam penanggulangan bencana yaitu bersifat responsife, sektoral, tergantung inisiatif pemerintah, sentralisasi dan tanggap darurat.

“Padahal pemerintah sudah tahu bahwa Kecamatan Matang Kuli, Pirak Timu, Tanah Luas, Lhoksukon dan beberapa kecamatan lainnya rawan terhadap bencana banjir. Akan tetapi kenapa pemerintah tidak menerapkan paradigma baru dalam penanggulangan bencana yaitu menggunakan pendekatan preventif, multi-sektoral, tanggung jawab semua pihak, desentralisasi dan pengurangan risiko bencana yang telah diamanatkan dalam UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,” jelas Aswadi sebagai Pengurus IPAU. (18/10/18).

“Bencana tak mengenal batas administrasi, tetapi kait-mengait dengan berbagai bidang. Oleh karena itu, penanganan bencana tidak bisa dijalankan dengan pendekatan sektoral, melainkan harus dengan pendekatan kewilayahan,” sambung Aswadi yang juga Staff DRR PKPA Medan.

Aswadi Lapang menghimbau kepada masyarakat Aceh Utara yang wilayahnya rentan terhadap ancaman bencana banjir untuk selalu siap siaga dalam mengurangi tingkat risiko bencana, apalagi sekarang memasuki musim penghujan. (TRDC)

About The Author