Select Page

Ini Dia Hasil Pertemuan Forkonas PDOB Dengan Pihak Istana

Ini Dia Hasil Pertemuan Forkonas PDOB Dengan Pihak Istana

W I | Jakarta – Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani menerima anggota DPD RI dan Pengurus Forkonas Calon DOB yang meminta pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang DETADA dan DESERTADA. Sekitar 25 perwakilan Forum Komunikasi Nasional Percepatan Daerah Otonomi Baru (Forkonas PDOB) Seluruh Indonesia mendatangi Kantor Staf Presiden di Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Rabu (26/9/2018).

“Saya memahami suasana kebatinan dari daerah ini, dan saya harap prosesnya harus dipahami oleh semua pihak, kami akan mencoba melihat dan mengevaluasi serta mengkaji. Saya rasa nanti akan dibentuk tim kecil dengan pemerintah/DPD/Forkonas nanti untuk pembahasan terbatas sehingga ada proses dan progres yang harus dihasilkan,” sebut Jaleswari.

Jaleswari menuturkan, langkah pertama pihaknya menindaklanjuti aspirasi dan menjanjikan pada Oktober 2018 untuk mengadakan rapat lanjutan dengan mengundang kementerian dan Lembaga terkait membahas 2 PP yang menjadi tuntutan dari daerah Calon DOB. Jaleswari menambahkan hasil pertemuan ini dilaporan kepada Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn.) Dr Moeldoko. Sesuai dengan tugas dan fungsi KSP, langkah yang diambil dalam waktu dekat berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait terkait dengan Peraturan Pemerintah yang diperjuangkan FORKONAS PDOB. Dalam pertemuan ini, Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari didampingi Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Ifdal Kasim dan Tenaga Ahli Kedeputian IV Burhanudin Saputu.

Delegasi ini dipimpin oleh Ketua FORKONAS calon daerah otonom baru (CDOB) Sehan S Landjar dan didampingi Ketua Komite I DPD RI Beny Rhamdani, Wakil Ketua Komite I Fachrul Razy, dan Mohamad Idris. Beny Rhamdani mendesak pemerintah menerbitkan PP tentang otonomi daerah dan Peraturan Pemerintah tentang pemekaran daerah. Menurut Beny, pemekaran daerah adalah hak konstitusional warga yang harus diakomodir pemerintah. Saat ini, DPD telah menerima usulan pembentukan DOB sebanyak 173 usulan DOB, yang terdiri 16 usulan DOB Provinsi, 157 usulan DOB kabupaten/kota.

“Pemerintah harus mengambil kebijakan politik mengabulkan pemekaran dan hadir menunjukan keberpihakan maka akan terjadi legitimasi pemerintahan yang berpihak kepada daerah,” katanya.

Senator Aceh Fachrul Razi menambahkan, daerah sudah sabar selama 18 tahun menunggu bagaimana pemekaran itu terwujud. Hal tersebut terjadi sebagai akumulasi dari ketimpangan dan ketidakadilan pemerataan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, DPD RI akan terus hadir bersama daerah dan menjadi garda terdepan dan memfasilitasi keinginan daerah salah satunya mewujudkan DOB.

“DPD RI akan menjadi garda terdepan untuk mengawal aspirasi daerah ini, keputusan ada di Presiden. Presiden kita adalah seorang yang peduli dan mencintai daerah, oleh karena itu kami mau Presiden yang peduli dan cinta kepada daerah dengan segera tanda tangani dua PP tersebut, dan kami akan kawal terus agar Presiden mewujudkan ini,” tambahnya. (ADW)

About The Author