Select Page

Independensi Musyawarah Besar Pers Indonesia Teruji

Independensi Musyawarah Besar Pers Indonesia Teruji

W I | Jakarta,- Momentum kesadaran dan kebangkitan Insan Pers yang profesional dan independen dalam menjalankan fungsinya di Republik ini selangkah lagi akan menjadi kenyataan. Menjawab banyaknya keraguan masyarakat terhadap obyektifitas media yang independensi atau netralitas jurnalistik di dekade kini, beberapa organisasi wartawan yang ada di Republik ini bersatu dalam Sekretariat Bersama (Sekber Pers).

Syahril Idham merupakan Ketua DPP Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI) dan juga ketua badan pengawas Sekretariat Bersama Pers Indonesia (Sekber Pers), mengatakan bahwa saat ini telah ada sembilan Organisasi Pers yang telah bergabung dalam Sekber Pers tersebut, antara lain HIPSI, SPRI, PWRI, IPJI, FPII, PWOIN, IMO, JMN, PPWI.

Dikatakannya, bergabung dan bersatunya sembilan Organisasi Pers tersebut berawal dari ketidak mampuan dan ketidak independennya Dewan Pers selama ini terutama dalam mengembangkan kemerdekaan Pers, dan menjalankan fungsinya sesuai dengan UU NO 40 1999 tentang pers.

“Dewan Pers sebagai penegak etika Pers dan sebagai mediator penyelesaian permasalah yang dihadapi Pers telah gagal mengemban amanah UU ” ujar Syahril.

Ditambahkannya bahwa selama ini sudah banyak keluhan dari masyarakat maupun dari pelaku Pers itu sendiri tentang penyalahgunaan profesi. Adanya penyimpangan tersebut yakni selain tumbuh dari prilaku penguasa dan pengusaha juga tumbuhnya persaingan tidak sehat dari sesama jurnalist yang sengaja ingin memonopoli jurnalist, yakni dengan cipta kondisi dengan membelenggu kemerdekaan Pers melalui tangan Dewan Pers, seperti menggiring Dewan Pers dalam upaya penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan Pers, hingga kemerdekaan Pers yang harus dijamin sebagai hak asasi warga negara yang bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin kini sudah hanya tinggal impian.

Akibat dari perlakuan penguasa,pengusaha dan segelintir pelaku Pers yang tidak profesional tersebut yang sengaja menggunakan tangan Dewan Pers, hingga menjadikan kehidupan Pers yang seharusnya memiliki kemerdekaan untuk mencari, dan menyampaikan informasi menjadi terbelenggu.

Akhirnya kemerdekaan Pers tersebut dalam upaya mewujudkan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam memperoleh informasi seperti yang tertuang dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak Azasi Manusia pada pasal 19 ikut terabaikan. Apalagi hal tersebut dilukai oleh ulah dari pelaku Pers itu sendiri, hingga banyak insan Pers yang profesional dan yang independen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menjadi korban dari perilaku miring baik dari masyarakat maupun dari penguasa dan pengusaha saat ini.

Menurut Syahril, seharusnya perubahan fundamental yang terjadi pada tahun 1999, di mana Dewan Pers yang diharapkan mampu mengembangkan kemerdekaan Pers secara independent dalam meningkatkan kehidupan Pers nasional khususnya sesuai harapan pada pasal 3 UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers kini tidak lagi memiliki kekuatan untuk mempertahankan ke independeannya.

Dewan Pers yang independen, seharusnya tidak menjadi penasehat Pemerintah atau menjadi algojo pengusaha, maksudnya Dewan Pers bukanlah wakil pemerintah atau perpanjangan tangan pengusaha. Namun kenyataannya, Dewan Pers kini bak algojo dalam membungkam kebebasan Pers, dengan selalu membela kepentingan para pemilik pemodal, serta melindungi penguasa yang korup.
Berdasarkan hal tersebutlah, agar fungsi dan peran Pers sebagai sarana informasi,komunikasi dan publikasi serta sebagai kontrol sosial dapat pulih dan berjalan dengan baik tanpa adanya monopoli maupun intervensi maka pada 11 Juli 2018 bertempat di kantor DPP Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI), sebanyak sembilan organisasi Pers berkumpul dan bermusyawarah membentuk Sekretariat Bersama Pers Indonesia.

Lebih jauh diterangkan Syahril, bahwa agar momentum kebangkitan Pers ini dapat berjalan sesuai dengan perkembangannya maka pembentukan Sekber diperkuat dengan legalitas akte notaris dan telah berbadan hukum melalui SK Menkumham RI Nomor AHU 000946.AH.01.07 Tahun 2018.

Berangkat dari semangat kebersamaan dalam mencapai satu tujuan dan cita-cita tersebut maka sejak terbentuknya Sekber Pers Indonesia yang ingin menghidupkan kembali tuntutan gerakan kebebasan Insan Pers, terutama tentang memberantas maraknya tudingan terhadap konflik pemberitaan yang sengaja digiring pada uu abu abu hingga dapat dituding pidana dan terjerat pada kriminalisasi wartawan yang berujung pada penjara.

Syahril Idham berharap dengan terbentuknya Sekber Pers Insonesia ini, apalagi disebutkannya bahwa deklarasi lahirnya Sekber ini bertempat di Kantor DPP HIPSI hingga Kantor DPP HIPSI dijadikan sebagai saksi Sekretariat Bersama, ke depan akan dapat menjawab berbagai tuntutan terutama dalam menghidupkan kembali kebebasan Pers yang di pasung tersebut.

Menurutnya Sekber yang diharapkan mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang ada selama ini, termasuk untuk mengusulkan judicial review monopoli dan kerangkeng terhadap peraturan yang ada. Maka berdasarkan hal tersebut melalui beberapa kali pertemuan dan rapat -rapat persiapan dan akhir dilahirkanlah kesepakatan bahwa Sekber Pers Indonesia melaksanakan Musyawarah Besar (Mubes).
Acara Mubes yang di gelar pada Hari Selasa 18 Desember 2018 bertempat di Sasono Utomo TMII (Gedung Negara Indonesia) yang terletak di Jalan Raya Taman Mini Jakarta Timur akhirnya terlaksana dengan sukses.

Mubes yang dihadiri lebih dua ribuan insan pers dari seluruh Indonesia yang mewakili dari berbagai elemen organisasi Pers dan penerbit serta pemerhati maupun tokoh Pers tersebut berlangsung sukses dan melahirkan berbagai kesepakatan.

Dikatakannya, disinilah terlihat bagaimana sesungguhnya profesionalisme dan independensi sebuah lembaga pers tersebut akan besar dan berjalan dengan lurus,jujur dan Ikhlas, tentu tanpa mau menerima adanya intervensi sekecil apapun.

“Hal ini terbukti, sebab saat dari salah seorang tokoh  dan pemerhati Pers Nasional mencoba memancing apakah profesionalisme dan independensi itu ada pada Sekber Pers Indonesia ini, maka ia coba suasana Mubes melalui materi yang disampaikannya untuk sedikit melakukan penggiringan opini, tapi ternyata peserta Mubes tidak terpancing dan terlihat hampir seluruh peserta menolak tentang adanya usaha penggiringan opini tersebut” jelas Syahril Idham.

Ditegaskannya lagi bahwa langkah awal Sekber untuk menuju dan menciptakan serta mengayomi insan Pers sesuai dengan marwah konstitusi dan piagam PBB akan terlaksana, sebab apresiasi dan pernyataan sikap seluruh masyarakat insan pers yang hadir telah teruji profesionalisme dan independennya pada acara Mubes tersebut.

Dengan demikian menurutnya, penyataan sikap dan tuntutan yang telah dilahirkan pada Mubes Pers Indonesia dalam rangka memperbaiki dan membebaskan kondisi Pers di Republik ini yang hampir dimonopoli dan deselewengkan oleh penguasa dan pengusaha maupun pelaku Pers yang bermuka seribu tersebut dapat terselamatkan.

Syahril Idham mengatakan, dalam waktu dekat Dewan formatur yang berjumlah 45 orang yang telah dipilih melalui forum Mubes tersebut terdiri dari masing-masing perwakilan seperti masyarakat pelaku pers yang ada di 34 provinsi di Indonesia dan sembilan orang wakil Organisasi Pers yang ada serta penerbit dan tokoh pers akan duduk bersama kembali untuk membahas hasil yang telah ditelorkan pada Mubes tersebut dalam rangka menetapkan agenda perumusan maupun penetapan kepengurusan lengkap serta program kerja pada rapat kerja nasional yang akan dilaksanakan pada Pebruari 2019. (zoelnasti)

About The Author

Red