Select Page

Muspika Plus Serta Komponen Masyarakat Lhoksukon, Deklarasi Penegakan Syariat Islam

Muspika Plus Serta Komponen Masyarakat Lhoksukon, Deklarasi Penegakan Syariat Islam

Lhoksukon — Demi terwujudnya penerapan Syariat Islam secara kaffah serta menjaga dan menyelamatkan generasi muda, Muspika Plus serta Komponen masyarakat Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara mendeklarasikan keputusan bersama tersebut, Sabtu (24/10/20).

Deklarasi berlangsung di Masjid Al-Ihsan Matang Ubi Kec. Lhoksukon, usai pengajian untuk Tokoh, Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pemimpin Gampong bersama Tgk. H. Muhammad Ali (Abu Paya Pasi), di lanjutkan dengan penandatanganan bersama naskah deklarasi oleh unsur Muspika, Imam Besar Masjid, dan Imum Mukim Kemukiman Lhoksukon Barat, Kemukiman Lhoksukon Tengoh, Kemukiman Matang Ubi, Kemukiman Ara Bungkok, serta Majelis Permusyawaran Ulama (MPU), Mahkamah Adat Aceh (MAA), KUA dan Forum Keuchik Lhoksukon.

Kegiatan deklarasi ini dihadiri Tgk. H. Muhammad Ali (Abu Paya Pasi), para Alim Ulama, Wakil Bupati Aceh Utara, DPR Aceh, DPRK Aceh Utara, Muspika Lhoksukon, pimpinan Dayah/Balai Pengajian, Imum Mukim, Keusyik Gampong, Tuha Peut, Imum Gampong dan ketua Pemuda.

Ketua panitia, Shaifuddin Fuady, S.Ag, MA dalam sambutannya mengatakan, munculnya deklarasi bersama itu merupakan hasil dari kegelisahan masyarakat terhadap kondisi pelaksanaan Syariat Islam dari kalangan generasi muda yang semakin jauh dari tuntunan agama.

“Secara keseluruhan, baik di kota maupun di gampong, harus kita akui masih banyak terjadi. Bukan hanya dari segi pakaian, namun yang lebih mencolok pada waktu shalat, orang tidak lagi peduli dengan panggilan adzan, terlebih saat Magrib dan Jumat,” ujarnya.

Dalam keputusan bersama tersebut, ada empat poin yang dideklarsikan, yaitu :

1. Menghentikan semua kegiatan perkantoran, jual-beli, baik cafe, warung, maupun rumah makan, minimal 10 menit sebelum azan berkumandang.

2. Semua orang tua/wali wajib menyantrikan generasi muda usia belajar 18 tahun ke bawah, di luar jam belajar sekolah dengan mengantarkan anak-anaknya ke dayah atau balai pengajian.

3. Kepada semua komponen masyarakat secara bersama-sama untuk dapat melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan keputusan bersama ini.

4. Bagi pelanggar Keputusan Bersama ini akan diberikan sanksi oleh pihak berwenang.

Wakil Bupati Aceh Utara, Fauzi Yusuf, sangat mendukung program itu, apalagi untuk kemaslahatan ummat khususnya generasi muda. Karena selama ini, kata Fauzi, banyak yang lalai karena game online.

“Agar program ini berjalan, kita meminta setiap gampong memiliki Qanun Desa dan qanun itu harus merujuk pada Qanun Aceh Utara nomor 14 tahun 2009. Sehingga dengan adanya qanun itu para pelanggar bisa diberikan sanksi sesuai dengan adat gampong,” terang Wabup. [Murhaban]

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pojok Update

Android

Download Aplikasi android: