Select Page

Rapat koordinasi Evaluasi Sidang Teleconference Tindak Lanjut MoU 3 Lembaga Yakni : MA, Kejagung Dan KemenKum HAM Digelar Di PN Jakut

Rapat koordinasi Evaluasi Sidang Teleconference Tindak Lanjut MoU 3 Lembaga Yakni : MA, Kejagung Dan KemenKum HAM Digelar Di PN Jakut
WI I Jakarta,-
Bertempat di lobby kantor PN Jakarta Utara (PN Jakut) telah dilangsungkan rapat koordinasi evaluasi sidang teleconference perkara pidana yang sudah sejak awal diterapkan di masa pandemi covid19. Kegiatan ini di-inisiasi oleh Ketua PN Jakarta Utara H.Amien Ismanto,SH.MH sebagai bagian dari langkah monev pelaksanaan sidang teleconference untuk mengetahui kendala-kendala yang ada lalu dicarikan solusinya bersama-sama, mengingat dalam pelaksanaannya sangat membutuhkan koordinasi yang solid dan sinergis antar lembaga, ujar Kahumas PN Jakut Djuyamto SH pada pers, Kamis (23/4). Lanjutnya, selain itu juga dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari MoU antar 3 (tiga)  lembaga yaitu Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, KemenKumHAM dalam hal pelaksanaan sidang teleconference.
Dalam rapat koordinasi tersebut turut hadir langsung Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara didampingi staf bagian IT, kemudian dari Lapas Cipinang dan Rutan Pondok Bambu dihadiri para utusannya.
Selanjutnya rapat menghasilkan beberapa keputusan penting yaitu,  membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Sidang Teleconference di wilayah hukum Jakarta Utara, yang dimaksudkan untuk lebih meningkatkan dan optimalisasi koordinasi dengan mempertimbangkan beberapa aspek yaitu aspek legalitas ( hukum acara ), aspek dukungan Tehnologi Informasi dan Aspek dukungan personalia / SDM sebab sidang teleconference sangat membutuhkan koordinasi lintas lembaga dengan baik.
Selanjutnya tim koordinasi harus segera menyusun SOP dengan mengacu pada ketentuan hukum acara, SEMA, Surat Edaran masing2 lembaga, MoU ketiga lembaga.
Humas PN Jakarta Utara, Djuyamto,SH menambahkan,  bahwa sebagai salah satu Pengadilan Negeri yang paling awal melaksanakan sidang teleconference di masa pandemi covid19, maka langkah evaluasi perlu terus dilakukan dengan melihat dari berbagai aspek agar pelaksanaan sidang tidak melanggar azas hukum acara pidana serta aspek kemanfaatan tehnologi informasi yang efektif dan efisien.(Benny P Silalahi)

 

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Categories

Android

Download Aplikasi android: