Select Page

Penolakan Kemendagri Terhadap Pembentukan DOB Tidak Mendasar

Penolakan Kemendagri Terhadap Pembentukan DOB Tidak Mendasar

WI | Jakarta. – Penolakan Menteri Dalam Negeri RI untuk membentuk DOB di Indonesia tidak mendasar. Mendagri dinilai tidak baca RPP Desertada dan Detada yang dirumuskan Dirjen Otda bawahannya. Menurut Forum Komunikasi Nasional (FORKORNAS) Percepatan DOB Se Indonesia penyataan tersebut adalah “kecelakan politik” bisa menjadi acaman yang menggerus suara Jokowi-Ma’aruf di daerah.

Forum Percepatan Pembentukan DOB Se Indonesia tanggal 21 Januari 2019 melakukan konsolidasi internal di Gedung Joang 45 Jakarta yang dihadiri utusan dari CDOB se Indonesia, Tuntutan Penerbitan RPP Desan Penataan Daerah dan RPP Desain Besar Penataan Daerah terus disuarakan agar diterbitkan menjadi PP, terdapat 173 Calon DOB Se Indonesia yang tergabung dalam FORKORNAS dengan potenai suara kurang lebih 43 juta pemilih mulai Aceh, Sumatera, Kalimantan, Sulawaesi, Jawa, NTT hingga Papua.

Sejarah terbentuknya FORKONAS bermula dari terbitnya Rekomendasi DPD RI terhadap 173 Calon DOB Se Indonesia pada 4 Oktober 2016 lalu, dimana Presidium-Presidium 173 calon DOB se Indonesia membentuk Forkornas dimana pelantikannya diadakan di Ruang Paripurna MPR/DPR dan DPD RI di Nusantara V yang disaksikan Ketua MPR RI, Dr. Zulkifli Hasan dan Wakil Ketua DPD RI, Farok Muhammad, Ketua Komite I, Akhmad Muqowam dan Wakil Ketua Komite I, Benny Ramdani yang saat ini sebagai ketua Komite I DPD RI serta beberapa anggota DPD RI dan saat itu Forkornas diijinkan Bersidang Perdana diruang yang terhormat tersebut untuk merumuskan Manifesto Politik Perjuangan FORKORNAS.

FORKORNAS mempertanyakan alasan-alasan pemerintah terkait pembentukan DOB yang tidak memiliki korelasi terhadap undang-undang yang justru kontradiktif dari yang pemerintah rumuskan sendiri, beberapa alasan pemerintah diantaranya:

1. Pemerintah fokus membangun Infrastruktur dan kondisi fiskal negara yang tidak memungkinkan
2. Yang meminta itu banyak jika pemerintah kabulkan beberapa yabg lain akan marah dan cemburu serta sudah banyak yang meminta dan akan membebani APBN.

“Oke mari kita “bedah” RPP Desertada dan Detada hasil finalisasi Pemerintah, DPR RI dan DPD RI pada tanggal 28 februari 2016 di hotel Grand Mercure Jakarta (sekedar pemerintah tahu RPP tersebut sudah “bocor” bahkan banyak sudah Presidium mengundang pakar-pakar otonomi daerah melakukan kajian dan membedah RPP tersebut walau belum terbit untuk mempersiapkan atau memperbaiki untuk menyesuaikan secara adminstrasi).” Ungkap Lumbis, S.Sos, Inisiator Pendiri Forkornas dan Koordinator FORKORNAS WILAYAH Kalimantan

Apakah alasan-alasan pemerintah memiliki korelasi dengan UU 23 tahun 2014, apakah menteri dalam negeri sudah atau belum menjelaskan kepada Presiden tata cara pembentukan DOB sesuai UU tersebut diatas, karena beberapa kali pernyataan Presiden dan Wapres dibeberapa media kita sendiri geli mendengarnya dan tertawa dalam hati karena sepertinya yang ada di kepala mereka pembentukan DOB seperti dalam UU 32 Tahun 2004 bahkan Menteri Dalam Negeri pun berbicara hal yang sama sepertinya menteri Dalam Negeri tidak membaca RPP yang sudah final tersebut yang mana menurut informasinya di meja Wakil Presiden, karena tidak membaca akhirnya laporan terhadap Presiden dan Wakil Presiden normatif saja.


Tidak mungkin Presiden dan Wapres membaca pasal demi pasal, padahal pemebentukan DOB menurut UU 23 tahun 2014 dan sebagaimana diatur secara rinci dalam RPP Desertada dan Detada yang mereka rumus sendiri itu sudah berbeda pola dan mekanismenya dengan PP 78.

Secara garis besar menurut RPP tersebut pembentukan DOB di bagi dua yaitu Reguler (Bottom Up) dan Top Down yaitu Pembentukan DOB diwilayah Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang meliputi Perbatasan, Pulau Terluar dan Wilayah Tertentu, selain itu pembentukan DOB harus melalui tahapan daerah persiapan selama 3 tahun untuk yang reguler dan 5 tahun untuk DOB di KSN dan jika dianggap tidak mampuh kembali ke Induk, itulah sebabnya kenapa selama dalam tahap persiapan (ditetapkan dengan peraturan pemerintah) daerah persiapan tersebut tidak ada DPRD-nya.

Lebih lanjut Lumbis mempertanyakan alasan Kemendagri dan Pemerintah mempersoalkan yang banyak ikut caleg alasan mau jadi DPRD di wilayah pemekaran baru, tidak ada pengisian DPRD, selain itu pembiyaan selama daerah persiapan menjadi tanggung jawab wilayah induk yang dibebankan di APBD.

“Jadi yang mana jadi beban fiskal negaranya?….karena daerah yang mengalokasikan untuk daerah persiapan melalui APBD!, kecuali DOB di KSN yang menjadi beban APBN karena TOP DWON tetapi menurut data Forkornas yang mengusulkan DOB dengan ketentuan tersebut hanya 18 DOB saja (akibat RPP belum terbit pihak Kementrian Dalam Negeri belum ada dasar membagi atau mendata mana yang KSN dan mana yang reguler) itu pun beban untuk aparatur penerintahan tetap sama karena tidak ada penamabahan pegawai hanya pegawai daerah induk yang digeser atau kementerian selama masa persiapan. Jadi mana beban APBNnya? (Kecuali DOB KSN), itu berarti tidak ada pengaruhnya terhadap program pemerintah menggunakan anggaran untuk membangun Infrastruktur!…” Pungkas Lumbis.

Bahwa bagaimana pemerintah mau memberikan DOB kalau RPP-nya belum terbit, karena usulan DOB 314 itu masih menggunakan dasar UU 32 tahun 2004 dan PP 78 yang tentunya tidak berlaku sudah dimana pengusulan DOB berdasarkan UU23 tahun 2014 dan RPP yang belum terbit itu. Jika RPP tersebut tidak terbit apa yang menjadi dasar pemerintah menentukan kreteria, perhitungan dan apa dasar pemerintah mengatakan menjadi beban fiskal negara? wong RPP nya belum terbit menjadi PP.

Jika RPP itu terbit sudah tidak ada lagi istilah alasan bahwa banyak daerah yang mengajukan usulan DOB takut nanti ada yang cemburu dan berbagai alasan lainnya karena dalam RPP tersebut sudah ada istimasi penataan daerah yang boleh dimekarkan 2016-2025 selain untuk yang KSN selain itu tidak akan semerta-merta langsung ada pembentukan DOB pasti dibutuhakn 1-2 tahun lagi bagi daerah yang mengusulkan untuk menyesuaikan persyaratan bahkan menurut saya banyak daerah yang mengurungkan niatnya untuk mengusulkan DOB karena akan menjadi beban di APBD tetapi sesungguhnya bukanlah juga menjadi beban semata karena wilayah yang dipersiapkan itu juga wilayah daerah itu yang tetap menjadi tangung jawab daerah membangunnya.

Tuntutan FORKORNAS terhadap pemerintahan Jokowi bukanlah meminta menerbitkan PP untuk 173 CDOB menjadi daerah persiapan tetapi hanya PP Desertada dan Detada yang merupakan kewajiban pemerintah menerbitkannya sebagai aturan turunan UU 23 tahun 2014 sebagaimana yang tercantum dalam pasal 410 bahwa paling lambat 2 tahun setelah UU tersebut disahkan harus ada peraturan pemerintahnya jika mengacu pada pasal 410 tersebut maka tahun 2016 PP Desertada dan Detada tersebut sudah harus terbit, sekarang 2019! ini bentuk pembangkangan terhadap UU.

Dalam salah satu Manifesto politik Forkornas bahwa menuntut pemerintah menerbitkan RPP yang dimaksud sebelum pilpres dan jika tidak FORKORNAS bisa saja “balik badan” terhadap Jokowi dan jika hal ini terjadi bisa MENGERUS dukungan Jokowi di daerah karena perlu diingat bahwa pengurus pembentukan DOB dimasing-masing daerah adalah tokoh-tokoh yang berpengaruh di daerahnya masing-masing dengan slogan “Jokowi Punya polpen meneken atau tidak RPP tersebut Kami Punya Suara”

“Sebenarnya Jokowi perlu berterima kasih terhadap FORKORNAS, kenapa berterima kasih?….karena FORKORNAS-lah yang melakukan “Kanalisasi” terhadap usulan-usulan DOB dari masing-masing daerah dari tuntutan harus ada pemekaran sebelum pilpres atau cabut moratorium DOB sebelum pilpres menjadi hanya tuntutan meminta PP turunan UU 23 tahun 2014 diterbitkan yang akan menjadi dasar baru pengusulan DOB.” Sebut Lumbis.

Diyakini dua bulan kedepan akan semakin mengkristal gerakan daerah melalui FORKORNAS dan jika boleh saran Presiden Jokowi harus bertemu dengan pengurus FORKORNAS sebagai bentuk apresiasi dan “Kanalisasi Lanjutan” sebelum isu ini “ditangkap” Kubu Prabowo Sandi yang memang juga mencari dukungan dan juga dijamain konstitusi.

“Apa sih sulitnya menerbitkan PP tersebut, itukan RPP pengganti PP 78 yang menjadi dasar baru pengajuan DOB yang disembunyikan di balik RPP itu?” Tutup Lumbis. (***)

About The Author

Social Media

Kategori

Android

Download Aplikasi android: