Select Page

Kadis Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tandatangani Nota Kesepahaman Dengan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok

Kadis Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tandatangani Nota Kesepahaman Dengan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok
  • WI I Jakarta,-
    Penandatanganan Kesepakatan bersama tentang penataan kegiatan usaha bongkar muat di wilayah  Provinsi DKI Jakarta antara Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Dengan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok berlangsung di Swissbell on Hotel Jakarta Rabu (13/11).
    Dalam sambutannya Kepala Kantor Otoritas Utama Pelabuhan Tanjung Priok, Capt Hermanta, SH, MM, M Mar, menyatakan

    Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul dan menghadiri acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama Tentang Penataan Kegiatan Usaha Bongkar Muat  Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Penyelenggaraan Monitoring Evaluasi PBM Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2019.
    Lanjutnya, dalam mewujudkan tata kelola manajemen pelabuhan yang handal serta dalam rangka menumbuh kembangkan perekonomian melalui sektor perhubungan laut, tidak dapat dipungkiri lagi, sektor pelabuhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian kegiatan logistik. Dimana pelabuhan dalam konteks manajemen dibagi dalam berbagai kegiatan pengusahaan yang salah satu diantaranya adalah kegiatan usaha bongkar muat.
    Tingkat produktivitas bongkar muat di Pelabuhan erat hubungannya dengan kinerja kemampuan perusahaan-perusahaan yang melaksanakan kegiatan dimaksud. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 152 Tahun 2016 pasal 15 dikatakan, bahwa Perusahaan Bongkar Muat wajib menyampaikan laporan rencana pelaksanaan kegiatan bongkar muat, laporan bulanan kegiatan bongkar muat, serta laporan tertulis tahunan kegiatan usahanya kepada Gubernur/Dinas Perhubungan dengan tembusan kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat.
    Mengingat hal tersebut diatas, penting adanya Otoritas Pelabuhan melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap Perusahaan bongkar muat yang beroperasi di wilayah DKI Jakarta khususnya Pelabuhan Tanjung Priok. Untuk menunjang hal tersebut, oleh karena itu diperlukan suatu kesepakatan Bersama antara Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta terkait penataan kegiatan usaha bongkar muat.
    Terkait hal tersebut, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta atas dasar amanat yang terdapat dalam peraturan tersebut, Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tajung Priok telah mendapatkan persetujuan melalui Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut nomor : HK.201/5/18/DJPL/2019 perihal persetujuan penandatanganan Nota Kesepahaman, dimana pada dasarnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mendukung adanya Nota Kesepahaman antara Pemprov DKI Jakarta dengan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, sepanjang substansi yang disepakati dalam Nota Kesepahaman Bersama tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
    Adapun Nota Kesepahaman/Kesepakatan bersama tersebut bertujuan untuk menyusun mekanisme penataanusaha kegiatan bongkar muat barang dari dan ke Kapal serta sebagai pedoman tata cara evaluasi, pembinaan, serta pemberian sanksi terhadap usaha bongkar muat dari dan ke Kapal  di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok yang tidak memenuhi kewajiban dan tangungjawab sesuai ketentuan.
    Masih menurut Hermanta, penandatanganan Kesepakatan Bersama ini merupakan sesuatu yang bersejarah untuk kita semua, karena Pelabuhan Tanjung Priok kembali menjadi pelabuhan pertama yang melaksanakan kesepakatan antara Penyelenggara Pelabuhan dengan Gubernur/Dinas Perhubungan. Selain itu, Kesepakatan ini diharapkan juga dapat menjadi
    “pilot project dan menjadi percontohan”
     bagi Pelabuhan lain dalam rangka penataan Perusahaan Bongkar Muat yang beroperasi di pelabuhan di wilayah Indonesia.
    Hal-hal tersebut menjadi langkah dan bukti komitmen bersama Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan bersama dalam mewujudkan penyelengaraan dan pelayanan Pemerintah yang baik, dengan prinsip good governance bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
    Kami menyadari bahwa pada dasarnya kesepakatan ini belumlah sempurna, maka dari itu Kami berharap bahwa pembahasan yang terdapat dalam kesepakatan Bersama tersebut selanjutnya dapat ditingkatkan dengan membangun sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi yang terintegrasi antara Kantor Otoritas Pelabuhan Utama tanjung Priok, Dinas Perhubungan DKI Jakarta serta Perusahaan Bongkar muat sehingga mampu mengikuti perkembangan zaman di Revolusi Industri 4.0 ini.
    Oleh karena itu pada kesempatan ini, Kami menyambut serta mengharapkan Bapak/Ibu dan Saudara sekalian untuk dapat meluangkan waktu dan tenaga serta agar terus berkoordinasi demi kelancaran dan suksesnya kegiatan ini.
    Kami berharap Kegiatan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Tentang Penataan Kegiatan Usaha Bongkar Muat  Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Penyelenggaraan Monitoring Evaluasi Pbm Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2019 ini dapat menghasilkan keluaran dan hasil yang maksimal untuk menunjang kegiatan di Pelabuhan serta dapat menjadi manfaat untuk kita semua, ungkap Hermanta.
    Dengan ini, acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama Tentang Penataan Kegiatan Usaha Bongkar Muat  Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Penyelenggaraan Monitoring Evaluasi PBM Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2019 secara resmi dibuka.
    Selanjutnya penandatanganan dilakukan oleh Capt Hermanta dan Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin L .Turut menyaksikan Penandatanganan antara lain Sesditjen Perhubungan Laut Arif Toha dan pengurus Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) DKi Jakarta serta sejumlah pejabat kantor KSOP sekitar Jakarta.

    Kepala OP Priok, Capt. Hermanta mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman itu didasarkan pada instruksi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Perhubungan No. 152/2016 Tentang Penyelenggaran dan Pengusahaan Bongkar Muat. “Pada pasal 15 disebutkan bahwa kewajiban PBM adalah melakukan pelaporan kegiatan dan data perusahaan kepada gubernur dan penyelenggara pelabuhan. Inilah yang menjadi perhatian kita. Karena banyak PBM yang tidak memenuhi kewajiban” ujarnya.

    Berdasarkan data OP Priok, di Pelabuhan Priok terdapat 139 perusahaan namun hanya 30 Persen yang memenuhi kewajiban pelaporan.

    Nantinya, Dishub DKI Jakarta selaku pihak pemberi ijin usaha PBM akan koordinasi dengan OP Priok untuk memberikan sanksi administrasi. Puncaknya dapat dikenakan sanksi pembekuan ijin.

    (Benny P Silalahi0

 

 

Pengaturan
ps mb

 

bennyps.mb2011@yahoo.com

+62 813-9802-6543

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Categories

Android

Download Aplikasi android: