Select Page

Aktivitis SPMA: Makzulkan Saja Plt. Gubernur Aceh, Terkait Kisruh Tambang PT. EMM

Aktivitis SPMA:  Makzulkan Saja Plt. Gubernur Aceh, Terkait Kisruh Tambang PT. EMM

KI | Banda Aceh – Terkait polemik penolakan izin tambang PT. Emas Mineral Murni (EMM) di Beutong Nagan Raya, menuai banyak kritikan dan hujatan dari berbagai kalangan masyarakat dan mahasiswa di Aceh. Dalam minggu ini saja kegiatan aksi penolakan dari mahasiswa Aceh berturut-turut dilakukan di depan kantor Gubernur Aceh, namun sayangnya aksi damai yang dilakukan mahasiswa tersebut tidak mendapat respon positif dari pemerintah Aceh.

Banyak mahasiswa dan pemuda yang merasa geram dan kecewa atas sikap diam pemerintah Aceh. Salah satunya adalah Aktivis Sekolah Pemimpin Muda Aceh (SPMA) Muzirul Qadhi yang menyayangkan sikap apatis dari Plt. Gubernur Aceh terkait persoalan tambang di Beutong Ateuh, Nagan Raya.  (10/4/19)

“Jika Plt tidak dapat menyelesaikan persoalan ini maka pantas jika kita Makzulkan saja Plt. Gubernur Aceh itu buat apa jikalau hanya menjadi pamanis bagi antek- antek asing saja, gubernur DKI saja bisa menutup izin proyek pembangunan pulau Reklamasi di Jakarta, masak Plt.gubernur penjabat tertinggi di Aceh tidak bisa, jika bapak tidak menghiraukan ini maka Referendum jilid kedua bukan tidak mungkin akan terjadi kembali di Aceh”, pungkas Muzir, Aktivis SPMA.

Seperti yang kita ketahui izin untuk PT. EMM itu mencapai 10.000 Hektare, dimana 6000 hektare diantaranya masuk dalam kawasan hutan lindung Lauser, padahal tambang tersebut akan berdampak besar terhadap estetika lingkungan, terlebih disana terdapat kebun masyarakat untuk bercocok tanam dan juga kuburan ulama Tgk. Banta Qiah.

Muzir menduga Plt, Gubernur Aceh bermain kedip mata dengan elit pusat, kenapa izin IUP PT. EMM sudah keluar sedangkan IPPKH nya saja belum jelas. Menurutnya persoalan ini sebenarnya bisa diselesaikan oleh Plt. Gubernur jika bapak PLT menyoalkan izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang sampai saat ini belum mendapatkan izin.

Berdasarkan data perkembangan penggunaan kawasan hutan di Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, tidak terdapat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) maupun permohonan IPPKH atas nama PT. EMM.

Sesuai dengan Pasal 134 ayat (2)  UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sebelum memperoleh izin dari instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran tanpa dilengkapi IPPKH berdampak pada ancaman sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) sebagaimana diatur Pasal 78 ayat (6) UU Kehutanan. (Muz)

 

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Categories

Android

Download Aplikasi android: