Select Page

Ketua ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi, Mengusulkan : Indonesia Bentuk Satgas Pemulihan Ekonomi Selama dan Setelah Covid -19 Agar Perekonomian Nasional Tidak Terpuruk Lagi

Ketua ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi, Mengusulkan :  Indonesia Bentuk Satgas Pemulihan Ekonomi Selama dan Setelah Covid -19 Agar  Perekonomian Nasional Tidak Terpuruk Lagi

WI I Jakarta,-

Pada 2020 Ekonomi Global dapat menyusut 1 persen, karena Pandemi Virus Corona Covid-19.

 Hal ini dapat berkontraksi lebih jauh jika pembatasan kegiatan ekonomi terus menerus diperpanjang, kata Yukki Nugrahawan Hanafi, ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) di Jakarta Jumat (8/5).

READ MORE

Kita tahu dampak pandemi ini mengakibatkan bisnis kehilangan pendapatan dan pengangguran cenderung meningkat tajam. Lebih lagi, tingkat keparahan dampaknya akan cukup  tergantung pada durasi pembatasan pada pergerakan orang dan kegiatan ekonomi.

Untuk itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi, mengusulkan, agar pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Ekonomi selama dan setelah Pandemi Covid-19, agar Indonesia tidak mengalami krisis yang lebih buruk dari krisis tahun 1998.

“Satgas Pemulihan Ekonomi ini bertugas untuk mendata secara mendetil dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia secara komprehensif, sehingga dapat disusun kebijakan yang tepat agar saat pandemi Covid-19 berakhir perekonomian nasional tidak makin terpuruk, tapi dapat bangkit kembali,” ujar Yukki.

Masih menurut Yukki, Satgas tersebut dapat mengawal kebijakan pemerintah yang telah diterbitkan dalam rangka mengurangi dampak negatif pandemi Corona pada sektor usaha, termasuk di sektor logistik.

“Dengan demikian, kebijakan yang sudah diterbitkan dapat dilaksanakan konsisten, konsekuen dan tepat sasaran,” ungkapnya.

Mengingat pandemi Covid-19 berdampak terhadap seluruh kegiatan sektor bisnis, lanjutnya, baik di sektor jasa-jasa (termasuk jasa logistik), sektor perdagangan dan industri.

“Dengan dibentuknya Satgas tersebut diharapkan, dapat melibatkan seluruh pemangku kepentingan di sektor perekonomian nasional dalam rangka pemulihan perekonomian Indonesia,” paparnya.

Ditambahkan, kebijakan pemerintah terkait dengan sektor bisnis hendaknya tidak menimbulkan ketidakpastian di sektor industri, perdagangan dan jasa-jasa, termasuk di sektor logistik, misalnya, ketika ada kebijakan penutupan jalur penerbangan domestik, yang menimbulkan kesulitan pengiriman barang melalui udara di dalam negeri, kata Yukki.

“Bahkan eskpor ikan dari Indonesia Timur yang selama ini menggunakan angkutan udara sempat kesulitan melakukan pengiriman karena tidak ada penerbangan domestik, akibatnya ekspor batal dan industri perikanan tidak dapat memenuhi permintaan pasar yang masih cukup baik,” jelasnya.

Untuk itu, kebijakan kelonggaran moneter dan fiskal bagi industri, perdagangan dan jasa-jasa (termasuk jasa logistik) dalam mengatasi pandemi dana pasca pandemi Corona benar-benar tepat sasaran, katanya.

Sementara itu, terkait pelaksanaan kebijakan PSBB, ujar Yukki,  masih ada daerah yang memeriksa ketat kapal laut dan armada truk angkutan barang. Padahal, kata Yukki, di sektor angkutan barang tidak ada pembatasan, terutama untuk kebutuhan pokok, barang alat kesehatan, APD, dan lain-lain.

Yukki menjelaskan, bahwa pemerintah telah memberikan sejumlah insentif sebagai stimulus ekonomi untuk para pelaku UMKM dan dunia usaha, yang berupa: penggratisan PPh 21 untuk pekerja sektor industri pengolahan dengan penghasilan maksimal Rp 200 juta (selama setahun) pembebasan PPN impor bagi para Wajib Pajak Kemudian Impor Tujuan Ekspor (KITE), terutama KITE dari kalangan industri kecil dan menengah.

Pada 19 sektor tertentu, lanjutnya, pengurangan tarif PPh sebesar 25 persen bagi para Wajib Pajak Kemudian Impor Tujuan Ekspor (KITE), terutama industri kecil menengah, pada sektor tertentu percepatan restitusi PPN bagi 19 sektor tertentu untuk menjaga likuiditas pelaku usaha penurunan tarif PPh Badan dari 25 persen menjadi 22 persen penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema KUR yang terdampak Covid-19 selama 6 bulan.

“Maka dari itu kebijakan moneter dan fiskal tersebut harus tepat waktu dan tepat sasaran, bila tidak akan banyak sektor industri dan jasa logistik yang gulung tikar,” katanya.

Yukki menambahkan, bahwa tambahan belanja APBN 2020 senilai Rp 405,1 triliun anggaran belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan Covid-19 benar-benar direalisasikan secara cepat, tepat dan transparan.

Sedangkan prioritas di bidang non-fiskal, pemerintah memberlakukan menjamin ketersediaan barang yang saat ini dibutuhkan, termasuk bahan baku industri. Sejumlah kebijakan itu adalah penyederhanaan larangan terbatas (lartas) ekspor penyederhanaan larangan terbatas (lartas impor) percepatan layanan proses ekspor-impor melalui national logistic ecosystem.

“Kebijakan ini juga harus benar-benar terwujud agar kegiatan perdagangan internasonal Indonesia dapat pulih lebih cepat, mengurangan defisit transaksi berjalan serta meningkatkan perolehan devisa melalui ekspor komoditas unggulan,” katanya lagi. (Benny P Silalahi)

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Categories

Android

Download Aplikasi android: