Select Page

MA: Buni Yani Tetap Bisa Ditahan Terkait Pelanggaran UU ITE

MA: Buni Yani Tetap Bisa Ditahan Terkait Pelanggaran UU ITE

WI | Jakarta,- Juru bicara Mahkamah Agung, Andi Samsan Nganro, mengakui tak ada perintah penahanan dalam putusan Mahkamah Agung terkait perkara yang menjerat Buni Yani. Kendati demikian, ia menegaskan, Kejaksaan bisa tetap melakukan eksekusi terhadap terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) itu.

“Memang dipersoalkan tidak ada perintah tahan dalam putusan MA, putusan kasasi. Tapi, putusan kasasi itu adalah upaya hukum biasa yang terakhir,” kata Andi di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Jumat (1/2/2019).

Menanggapi pendapat Buni Yani yang mengatakan bahwa putusan kasasi tersebut tidak jelas, menurut Andi, hal itu menjadi persoalan yang bersangkutan (Buni Yani).

“Apa yang tidak jelas, itu urusan yang bersangkutan, yang penting kami sudah memutus dan mengirim putusan ke pengadilan pengaju, serta meneruskan ke pihak-pihak terkait,” katanya.

Sebagaimana diketahui, Buni Yani divonis 18 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Bandun setelah dinyatakan bersalah karena melanggar Pasal 32 ayat Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kasus yang menjerat Buni Yani bermula saat dia mengunggah potongan video Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok ketika masih menjabat Gubernur DKI menjadi 30 detik pada 6 Oktober 2016. Padahal video asli pidato Ahok berdurasi 1 jam 48 menit 33 detik. MA menolak perbaikan kasasi dari Buni Yani dengan nomor berkas pengajuan perkara W11.U1/2226/HN.02.02/IV/2018 sejak 26 November 2018.

(Red)

 

About The Author

Ian Manurung

Redaktur Ekeskutif Tlpn/WA : 08888917522 / 085261780596 email: redaksi@wahanaindonesia.com

Social Media

Kategori

Android

Download Aplikasi android: